Pengadilan Negeri Kayuagung

Informasi Publik

LAPORAN LHKPN DAN LHKASN PADA PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG TAHUN 2021 08-02-2022
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 24-05-2021
LAPORAN LHKPN DAN LHKASN PADA PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG TAHUN 2020 19-05-2021
STANDAR PELAYANAN 18-05-2021
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 30-10-2015
ALUR PELAYANAN INFORMASI PROSEDUR KHUSUS 13-05-2015
ALUR PELAYANAN INFORMASI PROSEDUR BIASA 13-05-2015
PROSEDUR GUGATAN SEDERHANA 25-02-2014

Berita Terkini

SELEKSI TILAWATIL QUR’AN DAN HADITS TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (KAB. OKI) DI PEDAMARAN TIMUR 09-03-2023
OPTIMALISASI PROGRAM PENINGKATAN PANGAN NASIONAL BERBASIS KORPORASI PETANI 09-03-2023
PENJAJAKAN NOTA KESEPAKATAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 09-03-2023
APEL PAGI SENIN TANGGAL 06 MARET 2023 06-03-2023
APEL SORE JUMAT TANGGAL 03 MARET 2023 03-03-2023
APEL PAGI SENIN TANGGAL 27 FEBRUARI 2023 27-02-2023
APEL SORE JUMAT TANGGAL 24 FEBRUARI 2023 24-02-2023
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022 SECARA VIRTUAL 23-02-2023
PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAB. OKI TENTANG BESARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN OKI 21-02-2023
PANUTAN PELAPORAN SPT TAHUNAN SERTA PEMADANAN NIK SEBAGAI NPWP 20-02-2023

Hasil Survei

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV TAHUN 2022

INOVASI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

SI ALIP.png E-Tilang PN Kayu Agung.png Teman Dilan Kayuagung.png

Tira Tirtona,S.H.,M.Hum Ketua PN Kayu Agung.png

Pendaftaran Pekara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayuagung adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi secara lengkap tentang perkara yang sedang diproses pada Pengadilan Negeri Kayuagung. dengan menggunakan sistem informasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkara mereka diproses di Pengadilan.

Pidana

Perdata

Permohonan Surat Keterangan

Surat Keterangan Elektronik (SUKET) adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri/ Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat di akses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via Hp/ Gawai dan Komputer /PC).

Syarat dan Tata Cara

Eraterang

Maklumat Pelayanan

AKREDITASI PENJAMIN MUTU BADILUM MA RI 2021

JAM KERJA

JAM KERJA DAN LAYANAN.jpeg

ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

ROLE MODEL 1.png

Posbakum

Informasi Cepat

Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Gugatan Perdata

Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Gugatan Perdata Oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn. download

PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)

(DR. RIDWAN MANSYUR, SH., MH)

Setiap pemimpin semestinya adalah Agen Perubahan. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) maupun sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

(PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM)

JAKARTA - HUMAS,Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Menurut para akdemisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata.
UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.

LAYANAN PERADILAN YANG MUDAH DAN RAMAH BAGI MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH AKTE KELAHIRAN

(DR. RIDWAN MANSYUR, SH, MH)

Pentingya Bantuan Hukum bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dan hak untuk memperoleh keadilan dan statusnya. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial dapat dicapai melalui alternatif bantuan hukum bagi golongan kurang mampu dan belum paham hukum, karenanya sangatlah relevan bila hal ini dimasukkan dalam program pokok badan peradilan dan termasuk dalam prioritas APBN. Bantuan hukum serta kemudahan memperoleh akses keadilan adalah tanggung jawab negara c.q. pemerintah bersama-sama masyarakat, organisasi advokat, pengusaha dan industriawan, serta semua pihak yang peduli terhadap keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Begitu pentingnya hal ini sehingga Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH, telah menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Akte Kelahiran yang melampaui batas secara kolektif, yang menjadi pedoman dan berisi tentang sidang pemeriksaan untuk tujuan memiliki akta kelahiran terutama untuk kalangan masyarakat tidak mampu dan marginal bagi kelahiran yang lebih dari 1 (satu) tahun pasca kelahiran bisa didaftarkan secara kolektif ke pengadilan

Prosedur Keberatan Informasi

Syarat dan Prosedur Pengajuan

Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut;

Adanya penolakan atas permohonan informasi;
Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
Permohonan ditanggapi tidak sebagaiman yang diminta;
Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
Penyampaian informasi melebihi waktu yang telah diatur.

Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Registrasi

Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Formulir Keberatan bisa didownload disini).
Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
Petugas informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Tanggapan Atas Keberatan

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
Nomor surat tanggapan atas keberatan;
Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi.

Petugas informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja seja menerima tanggapan dari atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan masayarakat Mahkamah Agung.
Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasa PPID.

Tautan

		Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Pengadilan Tinggi Palembang
		Kejaksanaan Tinggi Palembang
		Esurvey Badilum
		Dharmayukti Karini Sumatera Selatan

Media Sosial

		Pengadilan Kayuagung
		Pengadilan Kayuagung
		Pengadilan Kayuagung
		@pnkayuagung

PTSP PN Kayuagung

Selamat Datang di Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Informasi Publik

Berita Terkini

Hasil Survei

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV TAHUN 2022

Pendaftaran Pekara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Untuk Masayarakat Tidak Mampu

Permohonan Informasi

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Permohonan Surat Keterangan

Permohonan Surat Keterangan

Pengaduan

Bagaimana mekanisme Pengaduan?

VIDEO PROFIL PN

E-COURT PN KAYUAGUNG

GUGATAN SEDERHANA

ERATERANG SUKET

INFORMASI POSBAKUM

PELAYANAN PEREMPUAN

Survey

Statistik Pengunjung

Kegiatan Pengadilan

Pengaduan Layanan

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31